slidegossip.com - Di tengah kesibukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memikirkan kondisi negara saat ini, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menduga kalau ada pihak-pihak yang sengaja ingin menjerumuskan Jokowi. Seperti dilansir dari gelora.co (10/4/2020), hal tersebut disampaikan Heri Gunawan setelah ia mencermati berbagai langkah dan kebijakan yang ditempuh pemerintah.
Jokowi (kompas.com)
Heri mengutip bunyi Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, yakni "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Menurutnya, iika hanya membaca ketentuan itu, maka Presiden bisa melalukan apa saja dan ucapan Presiden adalah hukum.
"Kami menilai dari segi positifnya saja. Mungkin orang-orang di lingkaran presiden-lah yang ingin menjerumuskan presiden menjadi sosok penguasa tunggal. Presiden dalam hal ini mengikuti saja karena sedang sibuk memikirkan kondisi negara yang makin genting," ungkap Heri Gunawan.
Heri Gunawan juga mengatakan, mungkin Presiden lupa bahwa Indonesia menganut pemisahan kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan kekuasaan yudikatif oleh MA/MK.
Masih menurut Heri, jika pemerintah ingin mengubah APBN, Presiden cukup mengajukan perubahan APBN ke DPR. Kemudian legislatif bersama eksekutif akan membahas revisi UU 20 tahun 2019 tentang APBN tahun Anggaran 2020.
"Sangat mudah, tidak melanggar konstitusi dan akan menjadi pijakan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan covid-19. Itulah wujud demokrasi," pungkasnya.
"Kami menilai dari segi positifnya saja. Mungkin orang-orang di lingkaran presiden-lah yang ingin menjerumuskan presiden menjadi sosok penguasa tunggal. Presiden dalam hal ini mengikuti saja karena sedang sibuk memikirkan kondisi negara yang makin genting," ungkap Heri Gunawan.
Heri Gunawan juga mengatakan, mungkin Presiden lupa bahwa Indonesia menganut pemisahan kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR dan kekuasaan yudikatif oleh MA/MK.
Masih menurut Heri, jika pemerintah ingin mengubah APBN, Presiden cukup mengajukan perubahan APBN ke DPR. Kemudian legislatif bersama eksekutif akan membahas revisi UU 20 tahun 2019 tentang APBN tahun Anggaran 2020.
"Sangat mudah, tidak melanggar konstitusi dan akan menjadi pijakan yang sangat kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan covid-19. Itulah wujud demokrasi," pungkasnya.
0 Comments
