slidegossip.com - Dunia terkadang dirasa tidak adil oleh sebagian orang. Mungkin hal itu pula yang kini tengah dirasakan rakyat Indonesia yang jadi hidup susah gara-gara virus corona. Seperti dilansir dari gelora.co (8/4/2020), rupanya ada kabar mengejutkan dari gedung wakil rakyat.
Rakyat Indonesia (eramuslim.com)
Di tengah kesusahan rakyat di negeri ini karena corona, sebuah surat yang dibuat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mendadak sontak jadi perbincangan hangat di media sosial Twitter.
Bagaimana tidak, surat tersebut ternyata berisi aturan pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota DPR RI sebesar Rp 116.650.000. Surat bernomor SJ/8424/Setjen dan BK DPR RI/PK.02/2020 itu telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, pada Senin, 6 Maret 2020.
Surat tersebut ditujukan bagi seluruh anggota DPR RI. Dalam konsiderannya, surat itu mengacu kepada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010, yakni tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
"Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan per periode masa jabatan dan diterima setelah enam bulan sejak dilantik," demikian bunyi surat tersebut.
Jadi, berdasarkan perpres, surat tersebut mengatur bahwa anggota DPR RI yang telah dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu akan diberikan uang muka guna membeli kendaraan perorangan, masing-masing sebesar Rp 116.650.000. Pemberian uang muka itu akan dipotong pajak penghasilan 15 persen dan ditransfer melalui rekening per 7 April 2020.
Sontak saja, isi surat tersebut langsung menuai reaksi dari para netizen. "Coba sebentar saja.. Membayangkan uang ratusan juta rupiah kali ratusan anggota DPR RI untuk uang muka pembelian mobil ini dialihkan ke penanganan covid-19. Atau untuk menopang rakyat yang diwakilinya yang sekarang sudah puluhan ribu kena PHK agar tak jadi di PHK," ujar seorang netizen.
Perlu diketahui, gelombang PHK sudah terjadi besar-besaran di sejumlah wilayah, tak terkecuali di DKI Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans dan Energi), Andri Yansah mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 30.137 orang yang terkena PHK.
Bagaimana tidak, surat tersebut ternyata berisi aturan pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota DPR RI sebesar Rp 116.650.000. Surat bernomor SJ/8424/Setjen dan BK DPR RI/PK.02/2020 itu telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, pada Senin, 6 Maret 2020.
Surat tersebut ditujukan bagi seluruh anggota DPR RI. Dalam konsiderannya, surat itu mengacu kepada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010, yakni tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
"Fasilitas uang muka untuk pembelian kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diberikan per periode masa jabatan dan diterima setelah enam bulan sejak dilantik," demikian bunyi surat tersebut.
Jadi, berdasarkan perpres, surat tersebut mengatur bahwa anggota DPR RI yang telah dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 lalu akan diberikan uang muka guna membeli kendaraan perorangan, masing-masing sebesar Rp 116.650.000. Pemberian uang muka itu akan dipotong pajak penghasilan 15 persen dan ditransfer melalui rekening per 7 April 2020.
Sontak saja, isi surat tersebut langsung menuai reaksi dari para netizen. "Coba sebentar saja.. Membayangkan uang ratusan juta rupiah kali ratusan anggota DPR RI untuk uang muka pembelian mobil ini dialihkan ke penanganan covid-19. Atau untuk menopang rakyat yang diwakilinya yang sekarang sudah puluhan ribu kena PHK agar tak jadi di PHK," ujar seorang netizen.
Perlu diketahui, gelombang PHK sudah terjadi besar-besaran di sejumlah wilayah, tak terkecuali di DKI Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans dan Energi), Andri Yansah mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah ada 30.137 orang yang terkena PHK.
0 Comments
